Berita » Pelestarian Plasma Nutfah Sudah Mendesak

(adm/26 Agu 2004)

Menurut Kamus Pertanian Umum yang diterbitkan PT. Penebar Swadaya, definisi dari plasma nutfah adalah substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar baru. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dimaklumi bahwa Indonesia memiliki plasma nutfah yang sangat besar, dengan jenis yang beraneka ragam pula. Luasnya wilayah penyebaran spesies, menyebabkan spesies-spesies tersebut menjadikan keanekaragaman plasma nutfah cukup tinggi.

Keberadaan beberapa plasma nutfah menjadi rawan dan langka, bahkan ada yang telah punah akibat perubahan besar dalam penggunaan sumber daya hayati dan penggunaan lahan sebagai habitatnya. Semua ini disebabkan oleh perbuatan manusia. Kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan pun turut berperan dalam proses kepunahan plasma nutfah tersebut. Dengan semakin banyaknya permasalahan konservasi plasma nutfah -terutama di daerah-daerah rawan erosi plasma nutfah- dirasakan penanganan permasalahan tersebut tidak mungkin hanya ditangani Komisi Nasional Plasma Nutfah. Untuk itu, dirasakan perlu membentuk Komisi Daerah Plasma Nutfah agar masalah-masalah yang timbul dapat cepat ditangani. Apalagi dengan diberlakukannya UU No. 20 tahun 1999 tentang otonomi daerah serta memperhatikan minat daerah yang besar, maka pembentukan Komisi Daerah Plasma Nutfah sangat diperlukan.

Pada peringatan 30 tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tanggal 3-8 Agustus 2004 telah dilakukan penanaman Manggis di kompleks pelestarian plasma nutfah Kampus Penelitian Pertanian oleh Menteri Pertanian. Pada kesempatan ini Kepala Badan Litbang Pertanian menanam Ylang Ylang, Walikota Bogor menanam Kayu Manis dan Wakil Ketua DPR menanam pohon Pala. Kegiatan tersebut merupakan penanaman perdana pelestarian plasma nutfah yang menurut rencana di Kompleks tersebut akan ditanam plasma nutfah dari seluruh Indonesia. Diharapkan Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor di masa mendatang akan menjadi acuan dan sumber plasma nutfah dari seluruh Indonesia.

Menurut para pakar lingkungan hidup, menyinggung masalah plasma nutfah yang tidak kalah penting adalah perangkat hukum tentang pengamanan hayati. Para pakar sangat mendukung upaya penyusunan peraturan hukum tentang pengamanan hayati, sesuai komitmen Protokol Cartagena 2000. Namun rancangan undang-undang (RUU) tersebut hendaknya diintegrasikan dan selaras dengan UU tentang pelestarian plasma nutfah.

Rancangan naskah UU tentang pelestarian plasma nutfah saat ini juga sedang disusun, sebagai antisipasi atas kerusakan plasma nutfah. Alangkah baiknya jika topik keamanan hayati produk transgenik diintegrasikan dengan pelestarian plasma nutfah. Pembentukan UU yang terpisah dari UU yang sudah ada dan mengatur tentang keamanan hayati dari produk transgenik bakal menambah kompleksitas pengaturannya. Apalagi proses pembentukan sebuah UU selalu memakan waktu lama, padahal semakin banyak permasalahan di lapangan yang perlu segera ditangani.

Peraturan pemerintah yang fleksibel dan terkait dengan kelembagaan perlu segera lahir sehingga operasional tidak terkotak-kotak pada berbagai induk organisasi yang berbeda, padahal materi yang diatur adalah sama. Sudah lebih kurang dua tahun terakhir isu bioteknologi mencuat dalam perdebatan pro dan kontra di kalangan akademisi, media masa, maupun masyarakat pengguna. Marilah kita memandang ke depan dengan hati nurani yang tulus untuk menyusun rambu-rambu pengamanan hayati. Ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia, serta demi kelangsungan daya dukung kehidupan alam Indonesia sebagai modal dasar pembangunan semesta.

Acuan peraturan dalam bentuk Undang-undang yang mengatur pengamanan sumberdaya hayati dan produknya dari hari ke hari semakin diperlukan. Kesiapan daerah menangani pengelolaan plasma nutfah perlu juga terus ditingkatkan, agar kerusakan ekosistem dan lingkungan tidak semakin parah.